Pendidikan Anti Korupsi: “Tinjauan NTB Memberantas Korupsi”

Foto: Penulis Izul Islamudin

Nusa Tenggara Barat tidaklah hadir begitu saja dengan sendirinya. Munculnya nama Nusa Tenggara Barat yang menjadi bagian dari salah satu Provinsi Indonesia memiliki histori tersendiri yang harus dipelajari seksama oleh masyarakat lokal atau lebih khusus generasi-generasi yang kemudian menjadi tongkat estafet dalam pembangunan NTB ke depannya. Berbicara soal historis tentu harus berdasarkan pada sumber yang benar-benar dipercaya akan kebenarannya. Dalam (baver007.com/provinsi-nusa-tenggara-barat/) menjelaskan “Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah ini termasuk dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil yang beribukota di Singaraja. Kemudia, wilayah Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi tiga Provinsi yaitu: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur”.

Sehingga, saat ini nama “Nusa Tenggara” digunakan untuk menamakan dua Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Nusa Tenggara Barat memiliki dua wilayah kekuasaan yang sangat besar, yaitu pulau Lombok yang ada di sebelah Barat, dan pulau Sumbawa yang terletak di sebelah Timur. Pulau Lombok menjadi sentral pusat Pemerintahan Provinsi yang tepatnya di Kota Mataram. Nusa Tenggara Barat merupakan Provinsi yang tentu memiliki kearifan lokal (local wisdom) yang berbeda dengan Provinsi-Provinsi yang lain. Hal ini menjadi pekerjaan yang tidak hanya dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu, melainkan harus dikerjakan secara kolektif sehingga konsekuensi logisnya berdampak pada  keharmonisan serta dapat menjaga kearifan lokal agar tetap lestari.

Terlepas dari hal itu, tentu proses pembangunan sarana prasarana serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus tetap dilakukan agar lahirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, dari proses itu tentu ada beberapa hal yang menjadi permasalah yang fundamental yaitu mulai dari kasus-kasus demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa maupun Pemuda dalam menuntut apa yang menjadi haknya, serta terjadinya degradasi moral generasi-generasi hari ini. Rentetan kasus ini merupakan sebagian dari kasus-kasus yang lainnya.

Hal diatas menjadi prolog dalam memberikan narasi-narasi dalam mengupas persoalan-persoalan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat “korupsi”. Berbicara korupsi tidaklah asing lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hal itu sudah menjadi kata yang identik serta sudah terejahwantahkan dalam perbuatan orang-orang tertentu. Hal ini menjadi virus yang sangat ganas, sehingga perlu dimusnahkan dari akar-akarnya. Tidaklah mudah dalam mengupas hal itu, tentu membutuhkan pisau yang tajam sebagai alat bedah serta teori-teori yang relevan sebagai pijakan. Akan tetapi, hal itu bisa dijawab oleh masing-masing orang sesuai dengan persepsinya, sesuai dengan kacamata masing-masing yang berlandaskan dengan empiris di wilayah-wilayah tertentu. Jika hal itu memang benar adanya, apakah virus itu harus dibiarkan tanpa adanya upaya preventif? Tentu saja tidak, karena hal itu akan memberikan dampak negatif.

Era revolusi industri 4.0 merupakan era yang sudah serba digital, baik itu akan mempengaruhi aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas itu adalah politik, sosial, ekonomi, kultural, agama, pendidikan dll.  Kecanggihan tekhnologi informasi telah menciptakan sebuah ruang baru yang bersifat artifisial dan maya atau cyberspace” (Yasraf Amir Piliang). Hal itu tentu harus disikapi dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Nusa Tenggara Barat lewat jalur pendidikan yang formal ataupun nonformal. Salah satu pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Pendidikan disini bukan hanya transfer of knowledge tapi bagaimana dalam membentuk karakter serta penanaman nilai-nilai moral. H.A.R. Tilaar menambahkan pendidikan tidak hanya menciptakan manusia yang pintar, tetapi juga berbudaya.

Sehingga perlu kemudian pendidikan anti korupsi sejak dini menjadi sentral dalam upaya preventif terjadinya korupsi baik secara sistematis, terstruktur dan masif. Pendidikan anti korupsi sejak dini harus pula menjadi slogan yang harus dipahami secara tekstual serta diejahwantahkan secara kontekstual. Nilai-nilai yang termuat dalam pendidikan anti korupsi harus menjadi suntikan serta suplemen dalam menghadapi kekacauan, keacakan (cheos) yang terjadi. Rantai korupsi yang sistematis, terstruktur serta masif harus diputus lewat pendidikan anti korupsi sejak dini serta dilanjutkan dengan pendidikan pada jenjang-jenjang berikutnya secara kontinu. Sehingga, apa yang diharapkan oleh semua elemen masyarakat tercapai dan sila ke lima pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terejahwantahkan secara utuh.

#Penulisan di atas masih jauh dari kata sempurna, penulis memohon kritikan dan masukan yang membangun dalam perbaikan karya baik saat ini atau yang akan datang. Trimakasih.